Anda pernah mendengar obrolan atau membaca artikel tentang Kabupaten Jembrana yang ada di bagian barat Pulau Bali? Dan apakah obrolan atau tulisan itu seputar inovasi teknologi di Kabupaten Jembrana. Bila pernah, semua itu benar adanya. Bahkan kabupaten yang kurang lebih berjarak 100 kilometer dari Denpasar itu acap mendapat sorotan dari beberapa media, baik nasional maupun dunia.
Sangat wajar bila Kabupaten Jembrana menarik perhatian banyak media. Sebab, salah satu alasannya, di daerah tersebut telah berlaku kartu tanda penduduk (KTP) berwujud smart card yang bisa untuk mengakses semua layanan fasilitas umum. Kartu multifungsi itu disebut Jembrana Smart Card atau disingkap J-Smart. Boleh dibilang, kartu tersebut adalah salah satu terobosan Pemkab Jembrana dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publiknya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Meski demikian, bentuk KTP milik penduduk di sana sama dengan KTP-KTP yang ada di Indonesia. Bedanya, KTP yang berlaku di Kabupaten Jembrana mempermudah warganya dalam segala hal yang bersifat layanan publik. KTP bernama J-Smart itu tidak hanya untuk pegawai pemkab, tetapi juga bagi siswa-siswa sekolah.
Bagi para siswa, J-Smart mampu mengintegrasikan tabungan siswa, pembayaran makanan di kantin sekolah, kartu perpustakaan, kartu diskon, kartu absensi, dan sekaligus menjadi kartu siswa. Jadi, ketika orang lain masih berpikir dan menginginkan layanan satu atap, justru warga Kabupaten Jembrana sudah menikmati semua layanan dengan satu kartu, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, kepegawaian, hingga bisnis.
Penggunaan J-Smart diresmikan pada 25 Agustus 2008 di Hotel Jimbarwana, Jembrana. Kartu ini adalah hasil inovasi dan kolaborasi Pemkab Jembrana dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebagai penyandang dana dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pembuat perangkat lunaknya.
Berbeda dengan kartu ATM yang hanya memiliki magnetic stripe, J-Smart juga dilengkapi dengan chip sebagai media penyimpan data. Alhasil, kombinasi magnetic stripe dengan chip akan meningkatkan efisiensi dan memudahkan integrasinya dengan fungsi-fungsi lainnya, seperti mobile payment. Bahkan, untuk pemilihan bupati tahun depan, Jembrana juga merencanakan penggunaan e-voting, yakni sistem dengan pemakaian layar mesin touch screen. Kebijakan itu diambil karena dapat menghemat dana hingga 70 persen dibanding biaya pemilihan umum dengan sistem yang selama ini berlangsung, yaitu mencoblos atau mencontreng.
Sebelumnya, sistem touch screen telah diuji coba sebanyak empat kali pada pemilihan kepala dusun di Jembrana. Hasilnya, selain mengirit biaya karena tidak menggunakan kertas, cara tersebut juga bisa menghemat waktu. Dengan sistem ini, calon pemilih hanya menggunakan kartu tanda penduduk yang sudah dilengkapi chip penyimpan data untuk mendaftar, kemudian menuju bilik suara dan menyentuh gambar calon yang tertera pada layar monitor. Prosesi itu dilakukan tidak sampai setengah menit untuk satu pemilih. Hasil dari sistem ini bisa segera terpampang di layar monitor dan bisa dihitung seketika untuk diketahui siapa pemenangnya dan jumlah suara yang diperoleh.
Awalnya Hanya Kabupaten yang Miskin
Anda keliru bila menganggap Kabupaten Jembrana memiliki banyak modal sehingga mampu memberlakukan KTP semacam smart card dan berencana menyelenggarakan pemilu berteknologi touch screen. Sebab, sebelumnya, Jembrana memiliki dana yang sangat terbatas dan tergolong kabupaten miskin di Bali. Meski demikian, hal tersebut justru memicu pemerintah setempat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.
Adalah Bupati Jembrana, I Gede Winasa, yang menjadi tokoh di balik besarnya nama Kabupaten Jembrana saat ini. Bekal pengalaman menimba ilmu di Universitas Hiroshima dan Universitas Tokushim (Jepang) mampu ia manfaatkan bagi Kabupaten Jembrana, terlebih sejak ia didapuk menjadi bupati pada tahun 2000. Salah-satu hal yang bisa ia tiru dari Negeri Sakura adalah implementasi teknologi informasi bagi semua sektor.
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Winasa pun bisa dibilang sangat “pro rakyat”. Ia melibatkan sumber daya manusia yang seluruhnya berasal dari Jembrana untuk bersama-sama mewujudkan ide pembangunan teknologi digital. Ia menerapkan apa yang dinamakan manajemen “DOA”, yaitu manajemen atas Dana, Orang, dan Aset. Dan yang menjadi pilar-pilar kokohnya adalah ketegasan dan ketelitian.
Bahkan, saat baru saja menjabat sebagai bupati, Winasa membentuk dewan antikorupsi sendiri. Para pejabat yang ketahuan gemar menyedot uang negara segara diperiksa, ditindak, diadili, dan dipecat. Bahkan guru-guru yang mencari uang tambahan dari murid pun bisa dipastikan terkena tindakan. Semua itu dilakukannya dengan berbekal filosofi bahwa “yang sakit diobati, yang rusak dicabut”. Tak mengherankan bila banyak terdapat baliho bertulisan ”Anda Memasuki Kawasan Bebas Pungli” yang terpasang di tiap pintu gerbang masuk halaman Pemkab Jembrana.
Pembangunan teknologi digital di Kabupaten Jembrana memang telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Dan ini barangkali menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, bagaimana mungkin Kabupaten Jembrana yang angka APBD-nya relatif kecil bisa membangun infrastruktur jaringan yang begitu besar, sementara banyak daerah lain yang angka APBD jauh lebih besar belum bisa membangun e-government dengan baik. Semua itu karena manajemen keuangan di Kabupaten Jembrana untuk pembangunan ICT dikelola secara baik dengan menggunakan strategi pembiayaan gotong royong.
Berkat penerapan teknologi digital secara optimal, pada tahun 2006 lalu, Kabupaten Jembrana berhasil meraih piala Citra Bhakti Abdi Negara, Piala Citra Pelayanan Prima, dan Piagam Penghargaan Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima. Selain itu, juga berkat keseriusan menerapkan teknologi, Pemkab Jembrana menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mampu mengolah air laut menjadi air minum tawar beroksigen.
Atas semua keberhasilan itu, hingga kini Winasa kerap dikunjungi para tamu dari berbagai instansi pemerintahan lainnya di seluruh Indonesia. Bahkan selama 2008, ia harus menerima tak kurang dari 500 tamu yang datang dari berbagai tingkatan, misalnya menteri, gubernur, kolega sesama bupati atau wali kota, dan kepala-kepala dinas yang ingin melakukan sudi banding.
Pengalaman Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa political will, terutama dari pemimpin daerah, adalah faktor penentu keberhasilan sebuah program kerja. Sepanjang sang pemimpin memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memiliki pemikiran yang terbuka terhadap perkembangan teknologi, segala kelemahan atau keterbatasan pasti bisa diatasi.
*Diolah dari berbagai sumber
http://www.jembranakab.go.id/main.php?module=infrastruktur
More soon, send your ?s” atau kalau di-Indonesiakan kira-kira “Halo Twitterverse! Kami sekarang bisa ngetweet langsung dari stasiun antariksa internasional-tweet pertama langsung dari luar angkasa 
